Kebangsentralan : Kebijakan Moneter Di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memegang peranan penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pada periode 1960-1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika pada periode ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada 1966, dan investasi merosot tajam.

Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dibebani Multiple Objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha. Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter sangatlah penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu negara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi dari kebiakan moneter

2. Bagaimana kerangka kebijakan moneter di Indonesia

3. Apa saja tujuan dari kebijakan moneter di Indonesi

4. Bagaiman perkembangan indikator di Indonesia

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebanksentralan dan menambah pengetahuan tentang kebijakan moneter.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

o Menurut henny Seftarita,SE,M.Si.Definisi kebijakan moneter sebelum era reformasi dapat memperlihatkan bagaimana perbedaan fungsi bank sentral sebelum dan sesudah reformasi.

o Menurut Roswita (1995), kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan kredit yang pada waktunya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

B. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

C. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun tujuan dari kebijaksanaan moneter

Ø Pendapatan nasional yang tinggi agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Ø Kesempatan kerja yang cukup tinggi agar tingkat pengangguran rendah

Ø Kestabilan harga atau laju inflasi yang rendah

Ø Neraca pembayaran internasional yang seimbang

Ø Distribusi pendapatan yang merata

D. Perkembangan Indikator Moneter di Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) tetap sebesar 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%, berlaku efektif sejak 20 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Setelah mencatat kinerja yang relatif baik selama tahun 2016, prospek perekonomian nasional ke depan diperkirakan tetap membaik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah risiko di 2017, baik yang bersumber dari global, terutama terkait arah kebijakan AS dan Tiongkok serta kenaikan harga minyak dunia, maupun dari dalam negeri terutama terkait dengan dampak penyesuaian administered prices terhadap inflasi. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mempertimbangkan dukungan bagi optimalisasi pemulihan ekonomi. Selanjutnya, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah dengan fokus pada pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh ekonomi AS dan Tiongkok, meskipun diliputi oleh sejumlah risiko yang perlu dicermati. Perbaikan ekonomi AS didorong oleh peningkatan konsumsi dan meningkatnya investasi nonresidensial. Selain itu, tingkat pengangguran AS berada pada level rendah dengan inflasi yang mengarah ke target jangka panjangnya. Sementara itu, perekonomian Tiongkok mengalami pertumbuhan membaik, tercermin pada peningkatan penjualan eceran dan investasi swasta. Di pasar komoditas, harga minyak dunia diperkirakan dalam tren meningkat. Demikian pula, harga komoditas ekspor Indonesia membaik ditopang oleh kenaikan harga batubara dan beberapa jenis logam khususnya tembaga dan timah. Ke depan, sejumlah risiko global tetap perlu diwaspadai, antara lain berasal dari dampak kebijakan fiskal dan perdagangan internasional AS, kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing, proses penyesuaian ekonomi dan keuangan Tiongkok, serta berbagai risiko geopolitik.

Perekonomian Indonesia pada Triwulan IV 2016 masih sejalan dengan perkiraan. Di tengah realisasi belanja pemerintah yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, pertumbuhan konsumsi dan investasi tetap kuat. Di sisi eksternal, ekspor meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi negara-negara mitra dagang dan meningkatnya harga komoditas global. Perbaikan ekspor tersebut diperkirakan akan berlanjut tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditas tetapi juga produk manufaktur yang prospeknya terus membaik. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2016, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh sekitar 5% (yoy). Pada tahun 2017, fase pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor, dan mulai menggeliatnya investasi yang didukung oleh meningkatnya pembiayaan baik dari kredit perbankan maupun pembiayaan non-bank. Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup stabil.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2016 diperkirakan mencatat surplus yang cukup besar dan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. NPI diperkirakan mengalami surplus, terutama ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus cukup besar dan membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan cukup rendah di bawah 2%, ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang cukup besar seiring dengan kinerja ekspor yang membaik. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2016 tercatat sebesar 116,4 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir November 2016 yang sebesar 111,5 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu Presiden AS, nilai tukar rupiah menguat di bulan Desember seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Secara point to point, rupiah terapresiasi 0,59% (mtm) menjadi Rp 13.473 per dolar AS. Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, outflow yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong inflow di akhir Desember 2016. Selama tahun 2016, secara point to point Rupiah telah menguat sebesar 2,32% (ytd) terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko ketidakpastian keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Inflasi tahun 2016 terkendali pada level yang rendah dan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 4±1%. Inflasi IHK bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,42% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,47% (mtm), sehingga secara keseluruhan tahun inflasi 2016 tercatat 3,02% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh inflasi inti yang rendah dan administered prices yang minimal, di tengah inflasi volatile food yang masih meningkat. Pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengendalikan inflasi. Ke depan, upaya pengendalian inflasi akan menghadapi sejumlah risiko yang perlu terus diwaspadai, terutama terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, serta risiko kenaikan harga volatile food. Sehubungan dengan itu, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat.

Kondisi sistem keuangan tetap stabil ditopang oleh ketahanan industri perbankan yang terjaga. Pada November 2016, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 22,8%, dan rasio likuiditas (AL/DPK) berada pada level 20,5%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 3,2% (gross) atau 1,4% (net). Pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial telah dapat menurunkan suku bunga deposito 131 bps, suku bunga kredit modal kerja 94 bps, suku bunga kredit investasi 79 bps dan suku bunga kredit konsumsi 23 bps selama periode Januari-November 2016. Pertumbuhan kredit November 2016 tercatat sebesar 8,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,8% (yoy). Sementara itu, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, seperti penerbitan saham (IPO dan right issue), obligasi korporasi, dan medium term notes (MTN), mengalami peningkatan. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2016 tercatat sebesar 8,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,7% (yoy). Ke depan, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dilakukan sebelumnya, pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan lebih baik, masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 9-11% pada tahun 2017.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun tujuan dari kebijaksanaan moneter

Ø Pendapatan nasional yang tinggi agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Ø Kesempatan kerja yang cukup tinggi agar tingkat pengangguran rendah

Ø Kestabilan harga atau laju inflasi yang rendah

Ø Neraca pembayaran internasional yang seimbang

Ø Distribusi pendapatan yang merata

DAFTAR PUSTAKA

http://kebijkanmoneter.blogspot.com/2013/06/makalah-kebijakan-moneter.html?m=1

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan