KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUMBAWA DALAM PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK


NAMA          : AGUS JA’FARI ZUKHARO
KELAS         : VA
KELOMPOK    : 5
NPM              : 15.01.02.0.003.01
STUDY         : SOSIOLOGI POLITIK
FAKULTAS : EKONOMI DAN MANAJEMEN
JURUSAN    : EKONOMI PEMBANGUNAN

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  PENCATATAN SIPIL KOTA SUMBAWA DALAM PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK


Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga public seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Seperti e-KTP. Dan saya selaku anggota dari kelompok 5  ditugaskan untuk melakukan penelitian sederhana tentang bagaimana kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi  di Sumbawa.

Dalam penelitian ini saya melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Di DUKCAPIL  dan mewawancarai beberapa masyarakat disana yang sedang mengurus pembuatan KTP/KK .  jawaban dari masyarakat sangat beragam saaat ditanyakan bagaimana proses pengurusan e-KTP ini. 8 Dari 10 orang yang diwawancara memiliki jawaban yang sama terkait kinerja pelayanan DUKCAPIL. Mereka berpendapat bahwa “pelayannya sudah bagus dan dalam proses pembuatan e-KTP ini prosesnya tidak terlalu lama hanya dalam waktu 1 minggu e-KTP tersebut bias diambil”. Adapun 2 orang lainnya perpendapat lain, karena dalam pengurusan e-KTP ini mereka sudah menunggu 1 tahun tetapi masih e-KTP tersebut belum diterima.

Terkait hal ini saya mewawancarai salah satu pegawai  yang ada dibidang pengurusan e-KTP ini, beliau mengatakan bahwa” alasan kenapa ada masyarakat yang belum menerima e-KTP walaupun sudah mengurusnya di tahun lalu, karena kita belom menerima data dari pusat terkait orang tersebut”.  Beliau juga menambahkan bahwa “proses pembuatan KTP ini sebenarnya dalam seharipun bisa selesai bagi yang sudah melakukan perekaman” .
Dalam wawancara tersebut juga Terungkap Mengapa masyarakat harus menunggu selama 1 minggu untuk mengambil KTP Elektronik . hal ini dikarenakan jumlah alat pencetakan untuk KTP elektronik hanya 1 sedangkan masyarakat yang membuat KTP ini sangat banyak . nah inilah yang membuat masyarakat harus menunggu sampai 1 minggu untuk pengambilan e-KTP ini yang sejatinya bisa selesai dalam 1 hari.
Ditengah wawancara saya sempat menanyakan apakah kinerja dari DUKCAPIL ini bisa dipengaruhi oleh perubahan Bupati disumbawa. Beliau menjawab untuk hal ini tidak ada pengaruhnya sama sekali karena kami dalam proses mengurusan E-KTP ini langsung berurusan dengan pusat.
Itulah pemaparan dari hasil penelitian saya terkait Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sumbawa Dalam Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Semoga bermanfaat,. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau yang lain bisa dicantumkan dikomentar. Trima kasih.

0 komentar

PERAN UNIVERSITAS SAMAWA TERHADAP POLITIK DAN EKONOMI DI SUMBAWA



A.    PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP POLITIK
kampus bisa menyampaikan pandangannya terhadap persoalan yang ada disumbawa kepada pemimpin daerah. Seiring dengan perkembangan demokrasi politik di Indonesia, pemilu diharapkan menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat luas. Khususnya, dalam memilih calon pemimpin yang mampu membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. 
Demikian pula, dengan peran kampus yang kian strategis. Di lembaga pendidikan tinggi ini, terdapat ribuan calon pemilih muda. Mereka berpotensi tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga kader politik masa depan. Suara mahasiswa yang berjumlah sekitar lima juta jiwa ini diharapkan juga bisa berkontribusi dalam menentukan arah bangsa. Bukan justru menjadi golongan putih.
kampus bisa memberikan masukan positif melalui diskusi akademik terhadap pembangunan disumbawa Misalnya, Uiversitas Samawa  mengundang tokoh nasional untuk diskusi akademik dengan mahasiswa S-2 sehingga bisa saling tukar pikiran dan memberikan masukan yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa sebagai agen perubahan juga perlu mendapatkan pembelajaran agar kelak siap menggantikan sebagai pemimpin bangsa.

B.     PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP EKONOMI
Mengingat banyaknya masalah dan tantangan yang dihadapi dan di lain pihak besarnya potensi ekonomi disumbawa, maka pembinaan dalam bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan, dan perencanan mutlak harus dilakukan. Melihat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan banyak dan luasnya pembinaan yang dibutuhkan, bantuan perguruan tinggi sangat mutlak dibutuhkan untuk membantu suksesnya pengembangan pembangunan pertanian di sumbawa.
Agar potensi pengembangan ekonomi didaerah sumbawa dapat dikembangkan sebesar-besarnya maka perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dalam tiga bidang, yakni bidang penelitian, pendidikan/penyuluhan, dan perencanaan. Dalam hal yang khusus dan terbatas, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam pelaksanaan program pembangunan.
1.      Peranan dalam Bidang Penelitian
a)      Penelitian bidang teknologi pertanian (budidaya tanaman, budidaya hutan, budidaya ternak, budidaya perikanan, pemuliaan tanaman, tanah, hama penyakit, pengelolaan pasca panen, mekanisasi alat-alat pertanian).
b)      Penelitian biologi dasar dan bioteknologi (genetika, botani, tissue culture, biokimia, fisiologi)
c)      Penelitian klimatologi, ekologi, pemanfaatan sinar surya, pemanfaatan limbah, kerusakan hutan dan sumber daya
d)     Penelitian manajemen, pemasaran, perkoperasiaan, kelembagaan desa, pertanahan, perdagangan internasional.
e)      Peneliti teknologi tepat guna untuk industri, kerajinan dan pembangnan prasarana desa serta pertambangan rakyat.
f)       Penelitian faktor manusia, meliputi kesehatan, sosiologi, psikologi, pendidikan, antropologi, hokum untuk meningkatkan produktivitas manusia secara individu dan kelompok, kemampuan bekerja sama dan memecahakn masalah-masalah yang timbul.

2.      Peranan dalam Bidang Pendidikan dan Penyuluhan
a)      Penyuluhan melalui KKN
b)      Pendidikan pengetauhan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dalam kursus- kursus singkat sampai program Diploma
c)      Penyuluhan dalam masalah-masalah yang mendesak, seperti penghijauan, reboisasi, pencegahan perusakan sumber daya alam, pencegahan eksplosi hama penyakit tanaman, ternak dan ikan
d)      Penyuluhan dalam program-program khusus yang dikembangkan oleh suatu universitas sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok.
3.      Peranan dalam Bidang Perencanaan
a)      Bekerja sama dengan badan-badan perencanaan(Bappenas, Bappeda Tk.I, Bappeda Tk.II) dan dinas-dinas Pemerintah dalam perencanaan nasional, regional, propinsi lokal, dan proyek
b)      Membuat penelitian khusus untuk memasukkan perencanaan seperti model ekonomi makro, table input-output, operation research dan studi kelayakan makro
c)      Mendidik tenaga-tenaga perencana dengan mengadakan kursus-kursus singkat
d)     Membantu membuat program komputer dalam perencanaan.
e)      Peranan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

 Contohnya dalam bidang penyuluhan melalui KKL Seperti  kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tahun 2016 yang dilakukan oleh kelompok 24 Desa Juru Mapin yang mengadakan workshop Manajemen Penyakit Tanaman Padi yang dihadiri oleh penyuluh pertanian, Kepala Desa Juru Mapen, dan Kelompok Tani yang ada di Desa Juru Mapin. Kegiatan workshop tersebut terselenggara atas kerjasama Program Studi Agro teknologi Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Samawa, PT Bisi Internasional TBK, Peserta KKL kelompok 24 dan Pemerintah Desa Juru Mapen. Pada kesempatan tersebut nara sumber berasal dari akademisi yaitu Heri Kusnayadi, MP (Dosen FPP UNSA), Okta Adi Saputra, SP (Staf Agronomis PT Bisi Internasional TBK).penyakit blas dapat menginfeksi seluruh bagian tanaman padi, baik bagian daun, buku, leher dan malai bahkan bagian pelepah daun. Kemudian diharapkan dengan adanya work shop ini para petani di desa juru mapin dapan meningkatkan hasil panennya karena sudah melakukan pencegahan terhadap hama yang merusak padi diwilayah tersebut, dan diprediksi perekonomian  masyarakat dapat meningkat karena hasil panenn yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.
REFERENSI
Pulausumbawanews.net/index.php/2016/09/10/melalui-workshop-kkl-unsa-tunjukkan-kepedulian-pada-petani/

7 komentar

Kebangsentralan : Kebijakan Moneter Di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Pemerintah memegang peranan penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pada periode 1960-1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika pada periode ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada 1966, dan investasi merosot tajam.
Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dibebani Multiple Objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha. Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter sangatlah penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu negara.

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa definisi dari kebiakan moneter
2.      Bagaimana kerangka kebijakan moneter di Indonesia
3.      Apa saja tujuan dari kebijakan moneter di Indonesi
4.      Bagaiman perkembangan indikator di Indonesia

C.     Tujuan Penulisan
              Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebanksentralan dan menambah pengetahuan tentang kebijakan moneter.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kebijakan Moneter
              Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
o   Menurut henny Seftarita,SE,M.Si.Definisi kebijakan moneter sebelum era reformasi dapat memperlihatkan bagaimana perbedaan fungsi bank sentral sebelum dan sesudah reformasi.
o   Menurut Roswita (1995), kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan kredit yang pada waktunya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

B.     Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia
              Dalam  ​melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.
              Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflas​i kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.  Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.  Secara operasional,  stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan  (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.  Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

C.     Tujuan kebijakan moneter di Indonesia
              Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia.
              Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
              Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.  Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
Adapun tujuan dari kebijaksanaan moneter
Ø  Pendapatan nasional yang tinggi agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Ø   Kesempatan kerja yang cukup tinggi agar tingkat pengangguran rendah
Ø  Kestabilan harga atau laju inflasi yang rendah
Ø  Neraca pembayaran internasional yang seimbang
Ø  Distribusi pendapatan yang merata

D.    Perkembangan Indikator Moneter di Indonesia

              Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) tetap sebesar 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%, berlaku efektif sejak 20 Januari 2017. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Setelah mencatat kinerja yang relatif baik selama tahun 2016, prospek perekonomian nasional ke depan diperkirakan tetap membaik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah risiko di 2017, baik yang bersumber dari global, terutama terkait arah kebijakan AS dan Tiongkok serta kenaikan harga minyak dunia, maupun dari dalam negeri terutama terkait dengan dampak penyesuaian administered prices terhadap inflasi. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mempertimbangkan dukungan bagi optimalisasi pemulihan ekonomi. Selanjutnya, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah dengan fokus pada pengendalian inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran dan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
              Perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh ekonomi AS dan Tiongkok, meskipun diliputi oleh sejumlah risiko yang perlu dicermati. Perbaikan ekonomi AS didorong oleh peningkatan konsumsi dan meningkatnya investasi nonresidensial. Selain itu, tingkat pengangguran AS berada pada level rendah dengan inflasi yang mengarah ke target jangka panjangnya. Sementara itu, perekonomian Tiongkok mengalami pertumbuhan membaik, tercermin pada peningkatan penjualan eceran dan investasi swasta. Di pasar komoditas, harga minyak dunia diperkirakan dalam tren meningkat. Demikian pula, harga komoditas ekspor Indonesia membaik ditopang oleh kenaikan harga batubara dan beberapa jenis logam khususnya tembaga dan timah. Ke depan, sejumlah risiko global tetap perlu diwaspadai, antara lain berasal dari dampak kebijakan fiskal dan perdagangan internasional AS, kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing, proses penyesuaian ekonomi dan keuangan Tiongkok, serta berbagai risiko geopolitik.
              Perekonomian Indonesia pada Triwulan IV 2016 masih sejalan dengan perkiraan. Di tengah realisasi belanja pemerintah yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, pertumbuhan konsumsi dan investasi tetap kuat. Di sisi eksternal, ekspor meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi negara-negara mitra dagang dan meningkatnya harga komoditas global. Perbaikan ekspor tersebut diperkirakan akan berlanjut tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditas tetapi juga produk manufaktur yang prospeknya terus membaik. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2016, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh sekitar 5% (yoy). Pada tahun 2017, fase pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor, dan mulai menggeliatnya investasi yang didukung oleh meningkatnya pembiayaan baik dari kredit perbankan maupun pembiayaan non-bank. Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup stabil.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2016 diperkirakan mencatat surplus yang cukup besar dan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. NPI diperkirakan mengalami surplus, terutama ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus cukup besar dan membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan cukup rendah di bawah 2%, ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang cukup besar seiring dengan kinerja ekspor yang membaik. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2016 tercatat sebesar 116,4 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir November 2016 yang sebesar 111,5 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
              Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu Presiden AS, nilai tukar rupiah menguat di bulan Desember seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Secara point to point, rupiah terapresiasi 0,59% (mtm) menjadi Rp 13.473 per dolar AS. Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, outflow yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong inflow di akhir Desember 2016. Selama tahun 2016, secara point to point Rupiah telah menguat sebesar 2,32% (ytd) terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai risiko ketidakpastian keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.
              Inflasi tahun 2016 terkendali pada level yang rendah dan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 4±1%. Inflasi IHK bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,42% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,47% (mtm), sehingga secara keseluruhan tahun inflasi 2016 tercatat 3,02% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh inflasi inti yang rendah dan administered prices yang minimal, di tengah inflasi volatile food yang masih meningkat. Pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengendalikan inflasi. Ke depan, upaya pengendalian inflasi akan menghadapi sejumlah risiko yang perlu terus diwaspadai, terutama terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, serta risiko kenaikan harga volatile food. Sehubungan dengan itu, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat.
              Kondisi sistem keuangan tetap stabil ditopang oleh ketahanan industri perbankan yang terjaga. Pada November 2016, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 22,8%, dan rasio likuiditas (AL/DPK) berada pada level 20,5%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 3,2% (gross) atau 1,4% (net). Pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial telah dapat menurunkan suku bunga deposito 131 bps, suku bunga kredit modal kerja 94 bps, suku bunga kredit investasi 79 bps dan suku bunga kredit konsumsi 23 bps selama periode Januari-November 2016. Pertumbuhan kredit November 2016 tercatat sebesar 8,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,8% (yoy). Sementara itu, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, seperti penerbitan saham (IPO dan right issue), obligasi korporasi, dan medium term notes (MTN), mengalami peningkatan. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2016 tercatat sebesar 8,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,7% (yoy). Ke depan, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dilakukan sebelumnya, pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan lebih baik, masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 9-11% pada tahun 2017.

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
              Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
              Dalam  ​melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.
Adapun tujuan dari kebijaksanaan moneter
Ø  Pendapatan nasional yang tinggi agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Ø   Kesempatan kerja yang cukup tinggi agar tingkat pengangguran rendah
Ø  Kestabilan harga atau laju inflasi yang rendah
Ø  Neraca pembayaran internasional yang seimbang
Ø  Distribusi pendapatan yang merata

DAFTAR PUSTAKA
                                                                                                          
http://kebijkanmoneter.blogspot.com/2013/06/makalah-kebijakan-moneter.html?m=1
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan
Kebijakan-Moneter-Januari-2017.aspx

http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.asp
http://www.bi.go.id/id/moneter/kerangka-kebijakan/Contents/Default.aspx

                              

0 komentar

Perencanaan Sumber Daya Manusia

PEMBAHASAN
A.    Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia
Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan (persyaratan) untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan ke luar organisasi, Arthur W Sherman dan Goerge W Bohlander, dalam Hadari Nawawi, 1997:137. Sementara menurut G Steiner, dikatakan bahwa perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Dari ke dua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan.
Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalammemenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi/menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan SDM lebih menekankan adanya usaha peramalan (forecasting) mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang.
Dengan kata lain, tujuan perencanaan SDM adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan/kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Dengan tersedianya informasi tentang kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelakasanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. Sedangkan menurut Safarudin Alwi, 2001:143, dikatakan bahwa perencanaan SDM adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan.Sedangkan perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli yaitu:
1.      Menurut Andrew F Sikula, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi.
2.      Menurut Thomas H. Stone, perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi.
3.      Menurut John B. Miner dan Mary Green Miner, perencanaan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya.
4.      Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan SDM ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana SDM harus titetapkan semua hal tersebut
B.     Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya Manusia
Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (Handoko, 1997, p. 55-57)
1.      Lingkungan EksternalPerubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang.
a.      Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan.
b.      Kondisi sosial-politik-hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan sebagainya.
c.       Sedangkan perubahan-perubahan teknologi sekarang ini tidak hanya sulit diramal tetapi juga sulit dinilai. Perkembangan komputer secara dasyat merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia.
d.      Para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. Sebagai contoh,
“pembajakan” manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia.
2.      Keputusan-keputusan Organisasional
Berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan sumber daya manusia.
a.      Rencana strategis perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh.
Ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. Sasaran-sasaran tersebut menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan di waktu yang akan datang.
b.      Dalam jangka pendek, para perencana menterjemahkan rencana-rencana strategimenjadi operasional dalam bentuk anggaran. Besarnya anggaran adalah pengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan sumber daya manusia.
c.       Forecast penjualan dan produksi meskipun tidak setepat anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek.
d.      Perluasan usaha berarti kebutuhan sumber daya manusia baru.
e.       Begitu juga, reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat ketrampilan yang berbeda dari para karyawan di masa mendatang.
3.      Faktor-faktor Persediaan Karyawan
Permintaan sumber daya manusia dimodifakasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan. Pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan trend perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat.

C.    Manfaat Perencanaan SDM
Dengan perencaaan tenaga kerja diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: (Rivai, 2004, p. 48)
1.      Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat dalam perusahaan. Inventarisasi tersebut antara lain meliputi :
1)      Jumlah karyawan yang ada
2)      Berbagai kualifikasinya
3)      Masa kerja masing-masing karyawan
4)      Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik pendidikan formal maupun program pelatihan kerja yang pernah diikuti
5)      Bakat yang masih perlu dikembangkan
6)      Minat karyawan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di luar tugas pekerjaan.
2.      Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektifitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Standard Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman kerja yang telah dimiliki yang meliputi: suasana kerja kondusif, perangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing sumber daya manusia telah tersedia, adanya jaminan keselamatan kerja, semua sistem telah berjalan dengan baik, dapat diterapkan secara baik fungsi organisasi serta penempatan sumber daya manusia telah dihitung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3.      Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbgai pendidikan dan pelatihan, akan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang diikuti dengan peningkatan disiplin kerja yang akan menghasilkan sesuatu secara lebih professional dalam menangani pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan.
4.      Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelengarakan berbagai aktivitas baru kelak.
5.      Salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penaganan informasi ketenagakerjaan. Dengan tersedianya informasi yang cepat dan akurat semakin penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang banyak dengan cabang yang tersebar di berbagai tempat (baik dalam negeri maupun di luar negeri).
6.      Dengan adanya informasi ini akan memudahkan manajemen melakukan perencanaan sumber daya manusia (Human Resources Information) yang berbasis pada teknologi canggih merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan di era perubahan yang serba cepat.
D.    Proses Dalam Perencanaan SDM
Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.
1.      Kepentingan Perencanaan SDM
Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia (SDM), yaitu:
Ø  Kepentingan Individu.
Ø  Kepentingan Organisasi.
Ø  Kepentingan Nasional.
2.      Komponen-komponen Perencanaan SDM
Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu :
a.       Tujuan
Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
a)      Perencanaan Organisasi
Perencanaan Organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia (suplier) maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan SDM, perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir.
Kesimpulannya, PSDM memberikan petunjuk masa depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karier tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi.

b)      Syarat – syarat perencanaan SDM
Ø  Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya.
Ø  Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM.
Ø  Harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi dan situasi persediaan SDM.
c)      Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang.
d)     Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan.
e)      Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah.
3.      Proses perencanaan SDM
Strategi SDM adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelolaN.
Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. Contohnya, dalam perencanaan SDM suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang tidak hanya enam bulan kedepan atau hanya untuk tahun kedepan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut.
4.      Pengevaluasian Rencana SDM
Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut.
Manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas didalam rencana masa yang akan datang. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
E.     Kendala-kendala Perencanaan SDM
1.      Standar kemampuan SDM
Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada, akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan (prediksi) saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam PSDM untuk menghitung potensi SDM secara pasti.
2.      Manusia (SDM) Mahluk Hidup
Manusia sebagai mahluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala PSDM, karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu tapi kurang mau melepaskan kemampuannya.
3.      Situasi SDM
Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses PSDM yang baik dan benar.

F.     Sistem Perencanaan Sdm
1.      Inventarisasi persediaan SDM
Pencatatan atau pendataan jumlah SDM yang ada dalam melaksanakan tugas di Suatu Organisasai, atau dengan kata lain pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yg dicapai, pendapat umum, sekarang atau yang sedang terjadi.
2.      Forecast SDM/ peramalan SDM
Peramalan SDM berguna  untuk memprediksi permintaan karyawan dimasa datang.
3.      Metode peramalan ketersediaan /penawaran tenaga kerja (supply) dari sumber eksternal terdiri atas:
Memprediksi permintaan tenaga kerja (demand) mendatang lebih rumit dan subjektif daripada memprediksi ketersediaan tenaga kerja (supply), karena banyak faktor yang mempengaruhinya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja (Simamora, 1997:176) terdiri atas:
Ø  Perubahan lingkungan eksternal
Ø  Perubahan kondisi organisasi
Ø  Perubahan kondisi tenaga kerja

4.      Penyusunan rencana SDM
Penyusunan rencana SDM dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis.
5.      Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia dapat berupa apa saja tentang manusia dalam organisasi. Yang lain dapat pula mengenai dayanya sendiri atau orangnya sendiri yang juga memerlukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi sumber daya manusia merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin terhadap anak buahnya. Dengan demikian, fungsi manajemen sumber daya manusia ini sama pentingnya dengan perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan langkah lanjut dari perencanaan, tetapi sesudah dilaksanakan menyusul kedua fungsi ini karena pengendalian dan pengawasanlah yang dapat menyatakan apakah pelaksanaan sudah berhasil sesuai dengan yang direncanakan secara baik dan benar.

PENUTUP
A.    Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan :
1.      Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) merupakan salah satu fungsi dalam Manajemen Sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia (pegawai/karyawan) dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan .
2.      Perencanaan sumber daya manusia awal difokuskan pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta cara pencapaian tujuannya dan implementasi program-program, yang kemudian berkembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk mengevaluasi keefektifan program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencana bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi peramalan dan program daat diperlukan.
3.      Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisikan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus menfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi bisa terus survive dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan yang sangat cepat dan dinamis .
4.      Pada akhirnya dari seluruh penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa PSDM sangat penting untuk dilakukan karena memungkinkan HRD menempatkan Staf yang tepat pada saat yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA
Rachmawati, Ike Kusdiyah. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Ed. 1. Yogyakarta:
Andi.
Hasibuan, Malayu. 2009.  Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Prabu mangkunegara, anwar. 2009. Manajemen sumber daya manusia perusahaan.Jakarta:
PT.Bumi Aksara.
Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi
Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara.

0 komentar

Subscribe to: Posts (Atom)